Demokrasi yang Prematur
Mei 1998. Kemana saja sih saya waktu itu? Well, waktu itu saya masih mahasiswa semester kelima yang culun; maniak komputer yang tidak menaruh banyak minat terhadap soal politik dan semacamnya. Sebagai mahasiswa, saya dihadapkan pada pilihan antara melaksanakan amanat keluarga ataukah menjalankan amanat negara. Diantara dua pilihan itu, amanat keluargalah yang saya pilih. Orangtua saya mengirim saya jauh-jauh sampai keluar daerah adalah untuk menuntut ilmu di bangku kuliah, dan bukannya untuk jadi aktifis pergerakan macam-macam!
Jadi apa dong yang saya lakukan waktu itu? Yang jelas, saya tidak pernah ada dalam barisan mahasiswa yang turun berdemo di jalanan (itu harus saya akui dengan jujur walaupun, saya tahu, banyak pembaca yang bakalan mencibir). Yang saya lakukan sebenarnya sederhana saja: waktu itu, seperti biasa, saya sedang dikejar tugas-tugas praktikum, juga tugas kuliah yang bejibun, ditambah beberapa eksperimen pribadi yang belum kelar. Jadi, masa vakum kuliah selama beberapa hari (akibat kerusuhan, demonstrasi, dan semacamnya) saya manfaatkan betul untuk menyelesaikan semua itu.
Egois? Mungkin. Tapi saya cuma berusaha rasional. Sejak awal, saya tidak begitu terobsesi dengan yang namanya demokrasi. Mungkin karena saya sempat terinspirasi oleh Lee Kuan Yew, mantan PM Singapura itu (walaupun saya juga cuma sedikit membaca atau tahu tentang beliau). Kalau kita lihat di buku-buku sejarah, tidak ada ceritanya bangsa yang menjadi maju dan makmur karena demokrasi. Yang ada ialah bangsa yang mengadopsi sistem demokrasi ketika semua tatanan sudah mantap, ketika ekonomi sudah kuat, dan masyarakatnya sudah cukup dewasa dan "matang". Kita malahan memilih skenario sebaliknya: menerapkan demokrasi ketika negara sedang berada dalam titik nadir. Kemudian ketika kita merangkak lambat menuju kemajuan, kita katakan bahwa itulah "harga" yang harus kita bayar untuk demokratisasi. Konyol!
Kenapa China, dan Vietnam, juga Malaysia dan Singapura, bisa bergerak maju sedemikian pesat, sementara kita nyaris jalan ditempat? Pertanyaan klise ini biasanya dijawab secara klise juga: Karena negara-negara tersebut diatur oleh sistem yang otoriter, sementara kita telah menerapkan demokrasi. Tidak seperti di negeri otoriter, kita tidak memiliki sistem pengaturan secara terpusat. Pemimpin negara tidak bisa seenaknya bertitah karena ada wakil rakyat yang siap menjegal apabila ada yang dirasa tidak berkenan. Lantas, dengan cara seperti ini, kapan kita bisa maju? Amerika Serikat saja - yang kita kenal sebagai mbah-nya demokrasi - perlu 200 tahun untuk bisa seperti sekarang ini. Lantas, apa kita juga harus menunggu sampai selama itu? Jangankan 200 tahun. 20 tahun saja rasanya sudah kelamaan!
Saya bukannya Suhartois. Saya tahu, "Si Eyang" itu juga punya banyak dosa. Tapi saya yakin, seandainya Suharto bisa menahan diri dari godaan "setan" Korupsi (yang seperti biasa juga didampingi oleh "jin" Kolusi dan "demit" Nepotisme itu), maka dia akan dikenang sebagai pahlawan. Setidaknya dia akan lengser keprabon secara baik-baik sebagai bapak bangsa yang mengantarkan negara ini ke gerbang kemakmuran, bukannya longsor ke perabuan sebagai tiran seperti kenyataan sekarang. Tapi untuk soal gaya pemerintahannya yang otoriter, sedikit banyak saya - dengan beberapa catatan tentunya - tidak keberatan.
Saya tidak menyesal, sebagai mahasiswa (kala itu) tidak ikut ambil bagian dalam gerakan reformasi. Bisa jadi saya kehilangan momen penting yang mungkin tidak bakalan habis diceritakan sampai ke anak-cucu. Tapi saya justeru senang, karena ternyata saya tidak ikut menjadi "bidan" untuk demokrasi yang terlahir prematur. Sebenarnya, saya juga bukannya anti demokrasi. Tapi saya termasuk yang percaya bahwa masih belum waktunya kita menjelma menjadi negara demokratis. Demokrasi kita adalah demokrasi karbitan. Ibarat buah yang matang karena dikarbit, meskipun matang tapi tidak berasa manis.
Jadi apa dong yang saya lakukan waktu itu? Yang jelas, saya tidak pernah ada dalam barisan mahasiswa yang turun berdemo di jalanan (itu harus saya akui dengan jujur walaupun, saya tahu, banyak pembaca yang bakalan mencibir). Yang saya lakukan sebenarnya sederhana saja: waktu itu, seperti biasa, saya sedang dikejar tugas-tugas praktikum, juga tugas kuliah yang bejibun, ditambah beberapa eksperimen pribadi yang belum kelar. Jadi, masa vakum kuliah selama beberapa hari (akibat kerusuhan, demonstrasi, dan semacamnya) saya manfaatkan betul untuk menyelesaikan semua itu.
Egois? Mungkin. Tapi saya cuma berusaha rasional. Sejak awal, saya tidak begitu terobsesi dengan yang namanya demokrasi. Mungkin karena saya sempat terinspirasi oleh Lee Kuan Yew, mantan PM Singapura itu (walaupun saya juga cuma sedikit membaca atau tahu tentang beliau). Kalau kita lihat di buku-buku sejarah, tidak ada ceritanya bangsa yang menjadi maju dan makmur karena demokrasi. Yang ada ialah bangsa yang mengadopsi sistem demokrasi ketika semua tatanan sudah mantap, ketika ekonomi sudah kuat, dan masyarakatnya sudah cukup dewasa dan "matang". Kita malahan memilih skenario sebaliknya: menerapkan demokrasi ketika negara sedang berada dalam titik nadir. Kemudian ketika kita merangkak lambat menuju kemajuan, kita katakan bahwa itulah "harga" yang harus kita bayar untuk demokratisasi. Konyol!
Kenapa China, dan Vietnam, juga Malaysia dan Singapura, bisa bergerak maju sedemikian pesat, sementara kita nyaris jalan ditempat? Pertanyaan klise ini biasanya dijawab secara klise juga: Karena negara-negara tersebut diatur oleh sistem yang otoriter, sementara kita telah menerapkan demokrasi. Tidak seperti di negeri otoriter, kita tidak memiliki sistem pengaturan secara terpusat. Pemimpin negara tidak bisa seenaknya bertitah karena ada wakil rakyat yang siap menjegal apabila ada yang dirasa tidak berkenan. Lantas, dengan cara seperti ini, kapan kita bisa maju? Amerika Serikat saja - yang kita kenal sebagai mbah-nya demokrasi - perlu 200 tahun untuk bisa seperti sekarang ini. Lantas, apa kita juga harus menunggu sampai selama itu? Jangankan 200 tahun. 20 tahun saja rasanya sudah kelamaan!
Saya bukannya Suhartois. Saya tahu, "Si Eyang" itu juga punya banyak dosa. Tapi saya yakin, seandainya Suharto bisa menahan diri dari godaan "setan" Korupsi (yang seperti biasa juga didampingi oleh "jin" Kolusi dan "demit" Nepotisme itu), maka dia akan dikenang sebagai pahlawan. Setidaknya dia akan lengser keprabon secara baik-baik sebagai bapak bangsa yang mengantarkan negara ini ke gerbang kemakmuran, bukannya longsor ke perabuan sebagai tiran seperti kenyataan sekarang. Tapi untuk soal gaya pemerintahannya yang otoriter, sedikit banyak saya - dengan beberapa catatan tentunya - tidak keberatan.
Saya tidak menyesal, sebagai mahasiswa (kala itu) tidak ikut ambil bagian dalam gerakan reformasi. Bisa jadi saya kehilangan momen penting yang mungkin tidak bakalan habis diceritakan sampai ke anak-cucu. Tapi saya justeru senang, karena ternyata saya tidak ikut menjadi "bidan" untuk demokrasi yang terlahir prematur. Sebenarnya, saya juga bukannya anti demokrasi. Tapi saya termasuk yang percaya bahwa masih belum waktunya kita menjelma menjadi negara demokratis. Demokrasi kita adalah demokrasi karbitan. Ibarat buah yang matang karena dikarbit, meskipun matang tapi tidak berasa manis.
Well done :) kritis sekali tanggapannya mengenai demokrasi.
Selain mas Dhani, ada satu orang lagi teman saya yang komentarnya juga "mengagetkan". Dia juga berpendapat bahwa Indonesia sebetulnya butuh tiran.
Tapi yang baik, bukan yang seperti Soeharto.
Saya sampai ketawa-ketawa sendiri membaca posting Anda ini. Thanks.
(saya sedang menulis artikel tentang jalan tengah dari demokrasi dan tirani, tapi masih belum selesai juga setelah berbulan-bulan, hopefully one of these days...)
Posted by
Harry Sufehmi |
10:34 PM